Bertempat di ruang rapat BNNP Papua telah dilaksanakan Webinar yang diselenggarakan oleh BNN RI bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri beserta Kemeterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba yang diikuti seluruh BNNP dan BNNK dengan menghadirkan beberapa stakeholder terkait.
Hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut, Kabag Umum, Koordinator Penyuluh, Penyuluh Narkoba P2M BNNP Papua (virtual) Kesbangpol Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan OAP Provinsi Papua, BKKBN Provinsi Papua (virtual di BKKBN), Dinas Pariwisata Prov Papua (virtual di Dispar), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Prov Papua (virtual di DP3A).
“Peran Pemerintah Daerah dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba”
War On Drugs menuju Indonesia Bersinar dimulai bergerak dari desa-desa/ kelurahan di seluruh Indonesia, karena desa-desa/ kelurahan yang berada di wilayah penyangga kota, pesisir pantai hingga yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi jalur yang sangat rawan akan peredaran gelap Narkoba. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Bersinar perlu mendorong semua pihak staheholders untuk sama-sama bersinergi dan berkolaborasi.
Dengan diadakannya webinar ini, kita bersama bergandengan tangan untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam optimalisasi peran Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020 s.d 2024 tercantum didalamnya bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa-PDTT serta Kementerian Lembaga terkait lainnya juga mendapat amanah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN. Hal ini dilakukan agar program Desa Bersih Narkoba dapat berjalan secara massif diseluruh Indonesia. Beberapa point penting yang dapat kita angkat dari paparan Keynote Speech serta materi yang disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Pentingnya menyatukan persepsi dan pandangan Bersama terkait pelaksanaan kebijakan terutama program Desa Bersih Narkoba sehingga adanya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan BNN dengan Pemerintah Daerah;
2. Bersama mendorong tumbuhnya komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah dengan terbentuknya pola pikir, sikap dan perilaku serta meningkatkan kepedulian dan kesadaran bersama dalam upaya P4GN khususnya pelaksanaan Desa Bersih Narkoba;
3. Meningkatkan pemberian informasi Program Desa Bersih Narkoba agar optimal dalam pelaksanaannya di Daerah;
4. Mendorong terbukanya ruang komunikasi antara BNN dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba yang terstruktur,sistematis dan massif
Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba pada umumnya telah berjalan dengan baik diberbagai daerah dengan adanya regulasi terkait Desa Bersih Narkoba. Karena itu, perlu dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa untuk mendorong agar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan APBD Provinsi / APB Desa dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan dan memfasilitasi P4GN. Beberapa program yang dapat dilakukan untuk terselenggaranya Desa Bersih Narkoba diawali dengan pembentukan regulasi serta berkolaborasi dan bersinergi melakukan kegiatan di Bidang Pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, serta bidang pemberantasan secara massif
Hadir sebagai Keynote Speech Kepala BNN RI Komjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT Sugito, S.Sos.,MH beserta Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.
#warondrugs
#Stop Narkoba
#Berani
#Nasionalisme
#Netral
#Responsif
#Inovatif
